Prabowo Soal Asal Muasal Alpalhankam Rp1.700 Triliun Hingga Nawar ke Pabrik

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga akan mengundang BPK dan Kejaksaan untuk memeriksa kontrak di Kementerian Pertahanan, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
“Untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini, saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif. Jadi kontrak itu ada berapa tahap, jadi ada kontrak awal, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, kondisi keuangan, kondisi ini kondisi ini, sampai ujungnya kalau kontrak itu, dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP, dan BPK,” tandas Prabowo.