Bahas Otsus Papua, Mahfud MD Bertukar Pikiran dengan MRP

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, di Gedung Kemenko Polhukam, Jumat sore (11/6).
Dalam pertemuan itu, mereka melakukan dialog seputar persoalan-persoalan di tanah Papua dan menyampaikan aspirasi rakyat Papua dan direspon dengan baik oleh Menko. Termasuk juga membahas tentang otonomi khusus (otsus) Papua.
“Kami saling menjelaskan dan bertukar pikiran, dan saya menjelaskan kebijakan pemerintah pusat di Papua, dimana mereka memahami bahwa apa yang sudah dan akan dilakukan, semua sesuai dalam koridor Konstitusi dan dengan pendekatan kesejahteraan,” ujar Menko selepas pertemuan.
Menko Mahfud dalam pertemuan juga menjelaskan bahwa, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di bawahnya untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan pendekatan kesejahteraan.
“Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan,” tegasnya.
Ia juga mengemukakan bahwa, adapun penegakan hukum kepada kelompok-kelompok bersenjata adalah sebagai bagian untuk memperlancar dialog dengan rakyat Papua, yang jauh lebih banyak di luar kelompok bersenjata itu.
Perlu diketahui, bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan wadah yang disediakan undang-undang untuk orang asli Papua menyuarakan persoalan-persoalan terkait Papua.
Dalam kesempatan itu, Ketua MRP Timotius Murib menyampaikan, bahwa MRP datang mengkomunikasikan berbagai hal di tanah Papua, ini dalam hal menyikapi proses perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 yang sedang bergulir di DPR, MRP ingin menyampaikan aspirasi orang asli Papua ke pemerintah pusat.
Menurut Murib, Mahfud MD sangat responsif dengan berbagai aspirasi yang dibawanya dari Papua. Ia berharap masukan yang disampaikan ke Menko Polhukam bisa diakomodir dan direalisasikan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Papua asli.
“Bapak Menko merespon sangat luar biasa aspirasi kami dan diakomodir dengan baik, melalui Dirjen Otonomi Daerah, yang hadir dalam pertemuan, supaya dapat disampaikan ke DPR, untuk jadi bahan pertimbangan, sekaligus masukan dan saran dari rakyat Papua,” ujarnya. (MIB)