JAKARTA, HOLOPIS.COM – Dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan memunculkan fakta-fakta baru. Hal-hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR.
Sebelumnya, 279 juta data WNI tersebar dalam forum hacker Raid Forums, disinyalir ratusan juta data ini milik BPJS Kesehatan dan mengalami kebocoran. Kasus dugaan kebocoran data WNI ini sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Disebutkan, 279 juta data WNI tersebut dijual secara online di forum hacker Raid Forums.
Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, bahkan kabarnya juga besaran gaji. Disertakan pula sejuta sampel data untuk pengecekan.
Fakta baru yang pertama adalah apabila dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan ini benar adanya, risikonya keamanan negara berpotensi terancam.
Menurut Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto data TNI-Polri juga masuk di dalam 279 juta data peserta BPJS Kesehatan yang diduga bocor dan dijual di internet.
“Kami melihat ada beberapa potensi risiko yang akan muncul apabila isu kebocoran data peserta ini adalah benar. Pertama, risiko terhadap keamanan nasional karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI-Polri dan semuanya ada di sana,” kata Yuri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5).
“Kalau memang benar data itu lah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat,” tegasnya.
Yuri juga menilai reputasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) akan tercoreng dengan adanya kasus dugaan kebocoran data ini. BPJS Kesehatan sendiri salah satu lembaga yang bertugas menjalankan JKN.
“Ini akan kontraproduktif kalau dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional,” kata Yuri. (zik)