Pembelajaran Tatap Muka, Negara Harus Hadir untuk Anak-anak Tidak Mampu

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) menjadi salah satu solusi setelah satu tahun pembejaran jaran jauh (PJJ). Catatan KPAI dari hasil pengawasan penyiapan PTM maupun ujicoba PTM secara terbatas di 24 kabupaten/kota pada 8 provinsi di Indonesia sejak 2020 sampai April 2021, menunjukkan data bahwa sekolah yang siap gelar PTM hanya 16,7%. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan kesiapan mencapai 50%.
Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, bagi sekolah-sekolah swasta papan atas yang notabene peserta didiknya dari keluarga kaya, sekolahnya sangat mampu menyiapkan infrastruktur Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di satuan pendidikan, lancar dalam melaksanakan sosialisasi protocol kesehatan/SOP AKB ke seluruh warga sekolah termasuk orangtua peserta didik, selain melalalui aplikasi zoom atau goole meet, juga dibuat berbagai video sosialisasi.
“Namun, bagi sekolah-sekolah swasta papan bawah yang muridnya tidak banyak sehingga dana BOS yang diterima minim, sementara peserta didiknya dari keluarga miskin, maka sekolah-sekolah tersebut kesulitan menyiapakan infrastruktur AKB dan terkendala sosialisasi. Sekolah dan peserta didik pada kelompok ini perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” kata Retno dalam bincang Podcast ‘Ruang Tamu’ HOLOPIS.COM edisi Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang disiarkan secara langsung dalam akun instagram @holopiscom, Minggu (2/5/2021).
Bagi sekolah-sekolah negeri sambung Retno, juga mempunyai beragam kemampuan dalam memenuhi infrastruktur dan Prokes/SOP AKB di satuan pendidikan. Untuk sekolah-sekolah negeri yang dulunya masuk kategori unggulan, umumnya memiliki infrastruktur yang memadai dan kelompok peserta didik yang secara ekonomi menengah ke atas. Kelompok ini lebih membutuhkan bimbingan dan pendampingan dalam penyiapan infrastruk dan Prokes/SOP AKB dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan daerah.
“Namun, bagi sekolah-sekolah negeri selain kelompok unggulan tersebut, kemampuannya dalam menyiapkan infrastruktur sangat beragama. Untuk itu sangat diperlukan adanya intervensi Negara sehingga peserta didik dan pendidik di sekolah-sekolah tersebut dapat terlindungi selama PTM pada masa pandemi,” ujar Retno.
Sekolah-sekolah yang sudah PTM terbatas umumnya menerapkan persyarat yang ketat untuk keselamatan peserta didik, diantaranya kewajiban menggunakan kendaraan pribadi. “Persyaratan ini sulit dipenuhi oleh anak-anak dari keluarga miskin, karena umumnya mereka tidak memiliki kendaraan pribadi. Padahal anak-anak dari keluarga tidak mampu ini yang justru tidak terlayani PJJ daring, mereka membutuhkan PTM,” terang Retno.
“Akhirnya pernyataan Mendikbud bahwa PTM untuk mengatasi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini terkendala PJJ karena ketiadaan alat daring justru tidak teratasi. Anak-anak dari keluarga miskin tetap tidak terlayani juga di PTM. Negara perlu hadir untuk anak-anak keluarga miskin tersebut,” katanya.
“Saya mendorong agar pemerintah sungguh-sungguh membantu keluarga miskin karena mereka paling terdampak secara ekonomi, keluarga mereka sudah tidak mampu sebelum pandemi, sesudah pandemi jauh tidak mampu. Yang harus membantu negara, pendidikan untuk semua berkualitas, berkeadilan tidak melihat anak kaya terlayani, anak miskin tidak terlayani, sehingga mereka ini rentan terkena dampak buruk pandemi,” tandasnya