JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melaporkan lebih dari 21 data ganda penerima bantuan sosial (bansos) ke KPK.
“Kami melaporkan data masuk dalam Stranas KPK yang harus ditindaklanjuti, juga ada temuan BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Setelah saya jadi menteri, saya berkonsentrasi untuk gimana perbaikan data bisa segera mungkin. Alhamdulillah April kami bisa selesaikan pernaikan datanya. Hasilnya, 21.156.000 atau 21.158.000 data itu ganda, kemudian kami tidurkan,” kata Risma saat konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).
Risma menambahkan, karena ada 21 juta data warga dinonaktifkan sementara sebagai penerima bansos, dia meminta pemerintah daerah menyempurnakan data. Dari usulan daerah, ada 5 juta warga yang diusulkan. Namun itu belum semua, melainkan baru beberapa daerah saja.
“Dari usulan daerah kurang-lebih 5 juta yang diusulkan, yang rekapannya di kami. Namun ada beberapa daerah, di antaranya Papua, NTT, dan ada enam daerah itu yang kita tidak bisa leterlek sekali dengan data kependudukan, karena kondisi situasional yang secara aksebilitas sulit dan sebagainya,” papar Risma.
Karena itu, kita secara terus-menerus termasuk data dari suku-suku yang ada di dalam hutan, kita akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Stranas KPK, yaitu padan dengan data kependudukan,” tambah Risma.