Kapolri Sigit Minta Bawahannya Pertanggung Jawabkan Kewenangan Langgar HAM

JAKARTA, HOLOPISCOM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui polisi memiliki kewenangan tertentu yang terkadang melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun, Sigit meminta agar wewenang tersebut dipertanggungjawabkan.
“Rekan-rekan diberikan kewenangan tertentu yang kadang kala hal ini melanggar hak asasi manusia, tapi dibenarkan. Artinya apa, ini harus dipertanggungjawabkan. Kewenangan ini harus betul-betul dijaga,” kata Sigit dalam Rakernis Divisi Propam di Mabes Polri, Selasa (13/4).
Kapolri Sigit menegaskan wewenang itu hanya bisa digunakan saat masyarakat dan anggota merasa terancam oleh gangguan Kamtibmas.
“Jadi kalau rekan-rekan dengan pluit tidak bisa menegur, tidak bisa menghentikan, rekan-rekan bisa mengeluarkan peringatan. Peringatan tidak bisa dilakukan dan bahkan kita lihat bahwa itu berisiko membahayakan masyarakat, atau membahayakan rekan-rekan, rekan-rekan bisa melakukan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dan di situ tentunya akan berhadapan dengan masalah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia,” sambung Sigit.
Meski demikian, Sigit menjelaskan bahwa polisi yang terpaksa melakukan tindakan pelanggaran HAM akan dilindungi oleh undang-undang namun dengan catatan.
“Namun rekan-rekan dilindungi oleh undang-undang sepanjang itu dilakukan oleh rekan-rekan dengan benar,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut ada 28.305 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam 5 tahun terakhir. Taufan mengatakan Polri menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan.