BALI,HOLOPIS.COM- Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan penandatanganan kontrak payung untuk percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
Ada ribuan BTS yang tahun ini hinga tahun depan akan dan sedang dibangun di sejumlah lokasi. Tahun 2021 ada 4.200 BTS untuk 4.200 desa dan kelurahan di wilayah 3T, dan tahun depan 2022 3.704 BTS untuk 3.704 desa dan kelurahan di wilayah 3T. Satu desa 1 BTS, satu Kelurahan 1 BTS.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menjelaskan pembangunan infrastruktur BTS hingga tahun 2020 telah dibangun 1.209 BTS atau total sebanyak 9.113 BTS yang akan menjadi tugas Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) Kementerian Kominfo. Kemudian Sisanya 3.435 desa dan kelurahan menjadi tugas bersama operator seluler
Johnny G. Plate juga mendorong pihak konsorsium untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi berlangsung dengan baik.
“Tentu kita perlu melakukan komunikasi secara baik dan terus-menerus dengan pemerintah daerah, dan lingkungan di mana pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan,”katanya, Jumat (26/3).
Johnny juga menekankan hal itu untuk menghindari adanya resistensi dari masyarakat dan pemerintah daerah karena alasan sederhana, seperti tidak adanya komunikasi dengan pemerintah daerah.
“Ini harusnya dari awal itu dilakukan agar dibuka komunikasi, sehingga permasalahan-permasalahan itu kita sudah mengetahui lebih awal dan bisa diselesaikan dengan cepat,” tandasnya.
Menurut Menkominfo, percepatan pembangunan BTS 4G bukan pekerjaan yang mudah. Namun juga bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Selain itu, jika dilengkapi dan dibantu project management office, maka secara periodik percepatan pembangunan BTS 4G mempunyai milestone perkembangan aktivitas.
“Sehingga Kementerian Kominfo maupun konsorsium dapat mengikuti perkembangan yang terjadi, termasuk bagaimana cara penyelesaian jika terjadi hambatan,” ungkapnya.
Penandatanganan kontrak payung sebelumnya dilakukan dalam dua tahap, yakni Kontrak Paket 1 dan Paket 2 pada 29 Januari 2021. Untuk Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 dilaksanakan tanggal 27 Februari 2021 dengan menggunakan teknologi hologram, dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta.
Melalui Kick-off Meeting, pemerintah ingin memastikan pekerjaan dilakukan secara terbuka, transparan, dan penuh tanggung jawab. Hal tersebut agar dapat diketahui dimana letak permasalahan sebelum dimulainya pengerjaan semua Paket. Oleh karena itu, komunikasi dengan Pemda juga menjadi salah satu perhatian serius.
“Ada beberapa catatan yang menjadi perhatian kita, disamping pilihan teknologi dan berbagai pilihan teknologi yang kita lakukan dan kompleksitas disrupsi teknologi yang ada, juga komunikasi dengan daerah harus baik,” pungkasnya.