Ekonomi RI Masih Minus

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Indonesia masih dibayangi resesi. Tercermin dari proyeksi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2021 terkontraksi atau minus -1% sampai dengan -0,1%. Padahal, pemerintah sudah memberikan sederet stimulus kebijakan, apakah hal tersebut belum bisa mengerek ekonomi RI
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, perbaikan ekonomi akan tercemin pada Kuartal II-2021. Febrio memprediksi realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) pada Kuartal II-2021 mencapai 7%.
“Kuartal II-2021 dan seterusnya akan menunjukkan perbaikan signifikan. Karena Kuartal II-2020 adalah basis terendah pada tahun lalu, jadi pada kuartal II-2021 bisa signifikan,” tuturnya dalam konferensi pers APBN Kita dikutip cncbindonesia.com, Selasa (23/3).
Dalam upaya membantu masyarakat hingga pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menebar berbagai insentif bidang perpajakan.
Insentif Pajak telah diberikan sejak tahun lalu dan diperpanjang hingga tahun ini. Setidaknya ada enam insentif perpajakan yang diperpanjang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di tahun ini.
Perpanjangan hingga 30 Juni 2021 yakni untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 hingga PPh impor yang terkait dengan alat kesehatan.
Terbaru adalah insentif untuk sektor properti dan otomotif yang mulai diberlakukan pada awal Maret tahun ini. Ini bertujuan untuk membangkitkan konsumsi masyarakat sekaligus membantu kedua sektor yang sangat tertekan karena pandemi Covid-19.
Kepala Ekonom BCA David Sumual memandang, berbagai stimulus relaksasi pembebasn PPN untuk properti dan pembebasan PPnBM untuk mobil di bawah 1.500 cc sebearnya sudah mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal I-2021.
“Oleh karena itu, kontraksinya tidak terlalu dalam. Semoga ini bisa banyak dampaknya terasa di Kuartal II-2021,” jelas David dikutip cnbcindonesia.com Rabu (24/3).
Disisi lain, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menjelaskan berbagai relaksasi yang diberlakukan pemerintah rata-rata baru berlaku pada Maret dan April.
Piter juga meyakini, ukuran keberhasilan kebijakan pemerintah bukan agar pertumbuhan ekonomi positif. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi lebih dipengaruhi oleh pandemi.
“Ekonomi negatif bukan berarti program pemerintah gagal. Perekonomian tetap bertahan hidup Itu adalah keberhasilan program pemerintah. Tanpa program pemerintah perekonomian bisa terpuruk lebih dalam,” jelas Piter.(Tri)