Selasa, 25 Juni 2024
BerandaNewsAnggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp86.26 Triliun

Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp86.26 Triliun

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2024 sebesar Rp86,26 triliun.
“Anggaran itu untuk kebutuhan 5 tahun, mulai 2021 hingga akhir tahapan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2025,” kata Plt. Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam RDP bersama Komisi II DPR RI, Senin (15/3/2021).
Ilham pun merinci anggaran Pemilu hingga tahun 2024. Pada tahun 2021 dibutuhkan sebesar Rp8,43 triliun. Anggaran ini merupakan alokasi anggaran tambahan dari pagu alokasi KPU yang sudah diterima pada tahun 2021.
Kemudian anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp13,29 triliun, anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp24,90 triliun, anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp36,54 triliun, dan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp3,09 triliun.
Sementara itu, anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 2024 sebesar Rp26,2 triliun. Biaya tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak itu bersumber dari APBD pada tahun anggaran 2023—2024.
“Sumber pendanaan pemilihan yang berasal dari APBD tersebut membutuhkan penyiapan NPHD yang lebih awal agar tidak terjadi keterlambatan,” kata Ilham.
Dengan demikian, dibutuhkan dukungan kerja sama optimal dari pemerintah daerah 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk memudahkan penandatanganan NPHD.
“Perlu kami sampaikan bahwa salah satu hasil evaluasi yang selalu muncul dari setiap pemilihan serentak adalah adanya keinginan dari semua KPU provinsi maupun kabupaten/kota agar ke depan anggaran pemilihan tidak lagi bersumber dari APBD, tetapi juga dari APBN,” ujarnya.
Menurut Ilham, banyak alasan yang dapat dikemukakan terkait dengan dukungan APBN untuk pemilihan kepala daerah, misalnya tidak adanya keserentakan persetujuan dan pencairan NPHD, ​​tidak adanya kesamaan besaran anggaran antardaerah.
Apalagi, tahapan pemilihan serentak pada 2024 akan dilaksanakan di tengah-tengah tahapan Pemilu Serentak 2024 sehingga faktor keserentakan dan kesamaan besaran anggaran pemilihan di setiap daerah menjadi makin penting dan mendesak.
“Namun, kami menyadari bahwa hingga saat ini UU pemilihan masih mengatur bahwa anggaran pemilihan bersumber dari APBD dan dapat dibantu dengan APBN,” pungkas Ilham.

Temukan kami juga di Google News
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono
BERITA LAINNYA

Firli Bahuri Sebut SYL Bohong soal Terima Rp1,3 Miliar

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri meradang dengan tuduhan Syahrul Yasin Limpo mengenai adanya penyerahan uang sebesar Rp 1,3 miliar.

Yasonna Loly Ngaku Takut Ngumpetin Harun Masiku

Menkumham Yasonna H Laoly mengklaim dirinya tidak terlibat dalam upaya pelarian kader PDIP Harun Masiku.

Tindaklanjuti Putusan PT Jakarta, Gazalba Saleh Kembali Dijebloskan KPK ke Bui ? 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang membatalkan putusan sela majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang membebaskan Gazalba Saleh.

KPK Minta 3 Orang Dicegah Keluar Negeri Gegara Terseret Kasus Korupsi APD di Kemenkes

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Ketiga pihak yang dicegah terdiri dari ; seorang orang dokter dan dua pihak swasta.

Hotman Sebut Banyak Masyarakat Khawatir Data Perbankan Kena Dampak Ransomware PDNS

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea mengaku mendapatkan pertanyaan banyak dari masyarakat pasca insiden Pusat Data Nasional Sementara yang diserang oleh peretas...

SYL Pastikan Firli Bahuri Terima Duit Rp1,3 M

Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku telah memberikan uang kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar.

HOLOPIS FEEDS