JAKARTA, HOLOPIS.COM – Mantan Ketua MPR RI Amien Rais, mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menguasai semua lembaga tinggi negara.
Hal itu disampaikannya, melalui akun YouTube Amien Rais Official.
Pendiri Partai Ummat itu mencurigai, rezim Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal.
Satu di antara dua pasal tersebut, Amien mengatakan akan memberikan hak bagi presiden bisa dipilih tiga kali.
Namun begitu dia menegaskan bahwa, semua hal itu masih menjadi dugaannya.
Lebih lanjut, Amien mengingatkan jika hal itu benar-benar terjadi maka bisa berbahaya.
Amien meminta, agar lembaga tinggi negara tidak membiarkan ini terjadi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah ‘menegaskan’ untuk menolak usulan jabatan presiden menjadi tiga periode. Bahkan, Jokowi merasa usulan itu seperti hendak mendorongnya supaya jatuh tersungkur.
Presiden Jokowi juga menyatakan, dia adalah produk pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi. Karena itu, dia tegas menolak usulan masa jabatan presiden 3 periode.
Menurutnya, menyelesaikan masalah tekanan dari pihak luar dinilai sebagai tugas yang lebih penting ketimbang mewujudkan wacana masa jabatan presiden tiga periode.
Presiden Jokowi juga menilai pihak yang memunculkan wacana itu, hendak mencari muka ke dirinya. Dia pun menilai, sebaiknya amandemen UUD tidak perlu dilakukan.
Daripada amandemen UUD 1945 melebar, presiden meminta lebih baik berfokus ke tekanan-tekanan eksternal. Jokowi tak langsung menunjuk hidung pihak yang dia maksud, namun dia menyebut ada yang ingin mencari muka hingga menjerumuskannya.
Bagi para pencinta anabul (anak bulu) atau pencinta kucing, pasti tahu bahwa hewan menggemaskan yang…
Sejumlah wilayah di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan terdampak banjir akibat curah hujan yang sangat…
Tim penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendalami ekspor batu bara ke sejumlah negara. Di antaranya…
Bencana banjir melanda ribuan pemukiman warga yang ada di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
MAKASSAR - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar tegaskan sudah menindak…
PDIP tidak bisa banyak berdalih perihal peran mereka yang disebut sebagai inisiator dalam pengesahan Undang-Undang…