Jokowi Pecat Seorang Pejabat Tinggi Pertamina

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Presiden Jokowi memecat secara langsung seorang pejabat tinggi PT Pertamina (Persero). Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disela Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021, Selasa (9/3/2021).
“Ada pejabat tinggi Pertamina kemarin itu dipecat Presiden langsung,” kata Luhut (9/3/2021).
Luhut menambahkan, pejabat itu sempat bertanya terkait alasan pemecatan kepada Jokowi. Jawaban Jokowi, pejabat itu dipecat terkait persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Sebagai catatan, pemerintah memang tengah mendorong kenaikan TKDN untuk menekan impor dan menjaga neraca perdagangan.
Luhut tidak menjelaskan secara spesifik sosok pejabat perusahaan migas pelat merah itu. Dia juga tidak membeberkan waktu pasti pemecatan dan siapa pengganti pejabat tinggi Pertamina yang diberhentikan tersebut.
“Kamu cek aja siapa yang diganti,” ujar Luhut kepada peserta rapat.
Sebelum memberi informasi mengenai pemecatan itu, Luhut juga sempat menyebut Pertamina ngawur. Pasalnya, Pertamina masih mengimpor pipa yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri.
“Pertamina itu ngawur-nya minta ampun. Masih impor pipa, padahal sudah bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu?” tuturnya.
Jokowi memang sempat meninggung proyek pemerintah dan proyek BUMN yang masih menggunakan bahan-bahan impor.
Jokowi menegaskan bahwa dirinya selalu mengingatkan kementerian, lembaga dan BUMN untuk meningkatkan penggunaan tingkat kandungan dalam negeri
“Komponen dalam negeri ini harus terus. Jangan sampai proyek-proyek pemerintah, proyek BUMN masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci itu bisa menaikkan permintaan dalam negeri yang tidak kecil, gede banget,” kata Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVII HIPMI 2021 di Istana Bogor, Jumat (5/3/2021) lalu.
Jokowi pun mengungkapkan saat ini masih ada proyek pemerintah dan BUMN yang menggunakan pipa dari luar negeri. Padahal Indonesia sudah memiliki produsen pipa.
“Pipa kita sudah bisa produksi banyak, tapi masih impor, untuk apa? Padahal dipakai untuk proyek pemerintah, proyek-proyeknya BUMN. Kalau saya ngomong itu nggak boleh loh pak, nggak boleh. Itu harus dimulai dan kita harus benar-benar memulai. Paling tidak dari pemerintah dan BUMN gede sekali angkanya,” kata Jokowi.