Presiden Jokowi dinilai perlu tegur Moeldoko

JAKARTA, HOLOPIS.COM- Menanggapi kisruh yang terjadi ditubuh Partai Demokrat, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu menegur Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait manuver yang dilakukannya di Partai Demokrat.
Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono pada Jumat (5/3/2021). “Ini mengarah pada kualitas kenegarawan penghuni Istana (Presiden Jokowi). Saya kira kalau memang orang yang percaya pada pembangunan parpol secara legal dan bermartabat harusnya ditegur, karena ini akan jadi preseden yang tidak baik ke depan,” kata Firman seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat, (6/3).

Jika Presiden Jokowi membiarkan manuver Moeldoko, ia akan dianggap kurang peduli terhadap pembangunanpartai politik. Tindakan yang dilakukan Moeldoko sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.
Namun munculnya kirsruh tidak serta merta kesalahan dari Moeldoko, tetapi pihak internal partai yang membuka jalan untuk mantan Panglima TNI tersebut. “Untuk Pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu,” ucap firman dilansir dari Kompas.com.
Menurut Firman, Moeldoko tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk berupaya mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi dan lebih memilih untuk “membajak” partai politik yang sudah ada. “Dia (Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal Partai Demokrat juga,” tutupnya. (Tri)